Pemkot Bandar Lampung Pasang Target Pendapatan Daerah 2026 Sentuh Rp2,97 Triliun, Eva Ungkap 6 Prioritas Utama

 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menargetkan pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,972 triliun.

Hal ini disampaikan Wali Kota Eva Dwiana dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Senin 29 September 2025.

Eva menyebutkan proyeksi ini naik sekitar Rp65 miliar atau 2,26 persen dibandingkan tahun 2025.

Ia menegaskan pendapatan daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai target angka, melainkan harus dikelola sesuai aturan serta memperhatikan kondisi masyarakat.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,972 triliun,” ungkapnya.

“Yang lebih penting dari angka tersebut adalah bagaimana dana benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Eva menjelaskan arah pembangunan 2026 akan difokuskan pada enam sektor utama.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan.

Lalu yang kedua yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, termasuk memperkuat UMKM dan membuka peluang kerja baru.

Ketiga, pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih merata dan berkualitas.

Sedangkang keempat adalah peningkatan pelayanan publik agar lebih mudah diakses masyarakat.

Kelima, penguatan inovasi daerah dengan mendorong pemanfaatan teknologi dan kreativitas lokal.

Dan keenam, menjaga ketertiban dan keamanan, sekaligus mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan.

Selain enam fokus pembangunan, Eva juga menyoroti sejumlah isu strategis yang akan menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Isu tersebut meliputi penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.

Ia menegaskan pentingnya menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Dengan demikian, arah kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Semua program dan kebijakan ini dirancang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung,” ungkapnya.

“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya berlangsung hari ini, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang,” tegasnya.