Jakarta –
KPU DKI Jakarta menggelar konsolidasi kesiapan penyelenggaraan Pilgub Jakarta. Dalam hal ini, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengingatkan PPS dan PPK untuk bekerja secara profesional dan tak berpihak saat pemilu.
Acara konsolidasi daerah (konsolda) ini digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024), sekitar 2.011 orang PPS dan PPK. Wahyu mengatakan tujuan acara ini guna menyatukan persepsi penyelenggara pemilu.
“Acara konsolda ini tentu saja untuk menyatukan persepsi kita. Acara konsolda diselenggarakan untuk memastikan komitmen bahwa kita punya komitmen yang sama bahwa Pilgub DKI Jakarta harus berjalan luber, jurdil, dan berintegritas. Jadi ini yang harus kita pastikan dalam komitmen konsolda hari ini,” kata Wahyu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu mengatakan Pilkada Jakarta menjadi sorotan publik. Dengan ajang ini, KPU berharap badan ad-hoc baik PPK dan PPS bisa bekerja secara profesional dan berpegang teguh dengan peraturan perundang-undangan.
“Bapak-ibu sekalian, tentu saja DKI Jakarta menjadi sorotan publik ya, menjadi sorotan bahwa ada 454 daerah dan 37 provinsi yang melakukan pilkada, tentu saja Pilgub DKI Jakarta akan menjadi sorotan,” jelasnya.
“Dengan ajang konsolda ini tentu saja kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta mengharapkan para badan ad-hoc baik itu PPK dan PPS bisa bekerja secara profesional. Dan tentu saja berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada,” tambahnya.
Wahyu mengatakan rekrutmen KPPS dipastikan bahwa penyelenggara pemilu harus profesional dan tidak melakukan keberpihakan.
“Posisi kita sebagai penyelenggara pemilu tentu saja menjadi sorotan banyak pihak. Mulai sekarang atau ketika teman-teman nanti melaksanakan pemilu, baik nanti rekrutmen KPPS pastikan bahwa penyelenggara pemilu harus profesional dan tidak melakukan keberpihakan,” ucapnya.
Wahyu menuturkan KPU membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Dia pun mengarahkan penyelenggara pemilu untuk bersinergitas dan berkolaborasi dengan banyak pihak terutama lurah, camat, RT dan RW.
“Yang paling penting juga dalam proses penyelenggara pemilu, kita tahu bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri. KPU butuh bantuan banyak pihak, kami harapkan teman- teman di bawah harus melakukan sinergisitas dan berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama para pemangku kepentingan. Baik itu lurah, baik itu camat, ataupun ketua RT dan ketua RW di kewilayahan masing-masing,” tuturnya.
“Karena ini penting bahwa pemilu atau pemilihan ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak agar proses penyelenggara pemilu tahun 2024 ini berjalan secara berintegritas,” tutupnya.
(rfs/rfs)
