Jakarta –
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi desas-desus mengenai kembalinya Ujian Nasional (UN) di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga kementerian. Ia mengatakan usulan terkait itu mesti dilakukan pengkajian secara mendalam hingga mempertimbangkan psikologis anak.
“Tapi memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangat kan supaya dia lebih optimis terus juga termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian itu gak semangat. Nah ini yang kenapa? Nah, itu kita cek gitu. Mungkin nanti ini menjadi satu yang menarik,” ujar Hetifah di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).
Hetifah menilai harus ada peran yang baik antar semua pihak. Tak terkecuali, kata dia, keikutsertaan orang tua dalam pembelajaran siswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Yang jelas kesejahteraan psikologis anak juga harus jadi pertimbangan yang penting ya. Jangan orang tuanya yang sebenarnya semangat ada UN supaya anaknya belajar sendiri. Kan itu tanggung jawab kita,” tambahnya.
Menurut Hetifah, perlu juga dipertimbangkan apakah UN akan menjadi tolok ukur kelulusan atau hanya sebagai peta kondisi pendidikan nasional. Hal itu guna tak membuat para pelajar dan orang tua tertekan.
“Banyak kecurangan-kecurangan termasuk sekolah gitu yang melakukan pembocoran soal. Dan tentu saja nanti ini menjadi kajian bagaimana, kalaupun UN diterapkan fungsinya apa, dan bagaimana isinya, apa yang ditesnya, dan pemanfaatannya untuk apa. Apakah untuk kelulusan atau untuk data pemetaan,” jelas Hetifah.
“Jadi jangan takut, kalau dulu kan sekolah takut ya kalau UN-nya jelek karena nanti dia tidak diberikan insentif. Kalau UN-nya nilainya bagus baru dikasih program. Jadi akhirnya ditinggi-tinggiin semua kan termasuk dengan berbagai cara itu,” sambungnya.
Hetifah mengatakan celah kelemahan pada pelaksanaan UN harus bisa diperbaiki. Jangan sampai UN justru bisa disalahgunakan.
“Nah jadi setiap aturan apapun pasti ada celah kelemahannya. Nah ini yang harus kita perbaiki gitu. Jadi apakah UN akan digunakan lagi atau tidak kita juga jangan set back. Kan kita dulu mengubah UN dihapuskan juga karena ada satu masukan-masukan. Nah itu diubah. Nah sekarang ada kelemahan apa dengan ini,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti secara terbuka menyatakan akan mengkaji sejumlah kebijakan dalam program Merdeka Belajar yang diinisiasi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Beberapa kebijakan yang disebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu seperti ujian nasional, kebijakan zonasi, dan Kurikulum Merdeka.
“Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” ujar Mu’ti usai serah terima jabatan, Senin (21/10) lalu.
(maa/maa)
