EKSEKUSI LAHAN PADANG HALABAN PICU KETEGANGAN, WARGA DAN KARYAWAN PT SMART NYARIS BENTROK

Padang Halaban, Sumatera Utara —
Tangis, teriakan, dan doa menyelimuti Padang Halaban pasca eksekusi lahan yang dilakukan terhadap wilayah pertanian dan permukiman warga. Sedikitnya 83 hektare lahan garapan petani diratakan, sementara rumah-rumah sederhana warga hilang dalam hitungan jam, Selasa (29/01/2026).

Eksekusi yang dikawal ratusan aparat bersenjata lengkap itu memicu ketegangan serius antara warga dengan karyawan PT SMART, hingga nyaris terjadi bentrokan fisik. Emosi warga memuncak melihat tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka dihancurkan alat berat, sementara pihak perusahaan tetap melanjutkan aktivitas di lapangan.

“Ini bukan cuma tanah, ini hidup kami. Dari sini kami makan, menyekolahkan anak, dan bertahan,” ujar salah seorang warga dengan suara bergetar.

Dalam proses penggusuran, sejumlah ibu dan anak terlihat menangis histeris. Seorang anak bahkan memohon agar rumahnya tidak dihancurkan karena dibangun dari hasil kerja keras orang tuanya. Namun jeritan itu kalah oleh suara mesin ekskavator yang terus merobohkan bangunan demi bangunan.

Warga menilai, negara terlalu cepat dan tegas saat berhadapan dengan rakyat kecil, namun lamban dan abai ketika masyarakat meminta perlindungan, dialog, dan keadilan. Hingga kini, warga mengaku belum mendapatkan solusi yang manusiawi terkait relokasi, ganti rugi yang adil, maupun jaminan keberlanjutan hidup pasca eksekusi.

“Kalau negara bisa hadir dengan ratusan aparat untuk menggusur, kenapa tidak hadir lebih dulu untuk mendengar?” ungkap warga lainnya.

Situasi di lapangan sempat memanas ketika warga dan karyawan PT SMART saling adu argumen. Beruntung, bentrokan fisik dapat dicegah setelah aparat melakukan pengamanan ketat. Meski demikian, trauma dan luka sosial akibat penggusuran masih membekas hingga kini.

Warga Padang Halaban mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk turun langsung, membuka ruang dialog yang adil, dan menghentikan pendekatan kekuasaan semata dalam menyelesaikan konflik agraria. Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak atas tanah, rumah, dan masa depan anak-anak mereka.

Ini bukan sekadar soal hukum.
Ini soal perut yang harus tetap terisi.
Soal dapur yang harus tetap mengepul.
Dan soal masa depan generasi yang tidak boleh ikut digusur.